Nyatakan Dukung Jokowi, 15 Camat Se-Makassar Dilaporkan ke Bawaslu



MAKASSAR – Sebanyak 15 camat se-Kota Makassar dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dengan dugaan berpolitik praktis. Mereka dilaporkan oleh Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Gerindra Sulawesi Selatan.

Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Edy Arsyam mengatakan, laporan berdasarkan bukti berupa video yang tersebar di media sosial

Dalam video berdurasi 1 menit 27 detik, para camat berdiri bersama mantan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo. Dalam video tersebut, mereka memperkenalkan diri satu per satu lalu berseru bahwa dukungan untuk Jokowi-Ma’ruf adalah harga mati.

“Sebagai camat, mereka adalah pembina politik di tingkat kecamatan. Bukan mempertontonkan kepada masyarakat melalui video, menunjukkan dukungannya kepada calon tertentu,” kata Edy usai melapor ke Kantor Bawaslu Sulsel, di Makassar, Kamis (21/2/2019).

Menurut dia, perbuatan para camat sangat mempengaruhi masyarakat calon pemilih dan 15 camat dianggap menyalahi aturan sebagai aparatur sipil negara (ASN).

Debat Kedua Calon Presiden Antara Jokowi dan Prabowo Saling Serang

“Karena mengkampanyekan pasangan calon presiden secara terang-terangan. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya, tapi kita akan tetap cari bukti. Saya kira, kalau mereka menyatakan dukungan kepada calon presiden, otomatis pendukung capres lain tidak akan pernah mau menerima,” ungkap Edy.

(Baca juga: BPN Laporkan Jokowi ke Bawaslu, PBB: Jangan Cengeng, Dikit-Dikit Ngadu)

Sementara itu, Humas Bawaslu Makassar, Muhammad Maulana mengaku video para camat jadi bahan investigasi Bawaslu. Ia menyatakan, informasi soal dugaan camat tidak netral sudah diperoleh pihaknya.

Video yang beredar kemudian dijadikan bahan temuan untuk menggelar rapat pleno internal. Kini Bawaslu tengah melakukan investigasi, untuk memastikan ada tidaknya indikasi pelanggaran.

Maulana menyatakan, investigasi diperkirakan memakan waktu 14 hari. Bawaslu juga akan mengklarifikasi secara langsung dengan memanggil orang-orang di dalam video.

“Kalau dalam proses investigasi nanti kita temukan ada indikasi pelanggaran, maka akan dilanjutkan ke proses hukum. Kita belum bisa memastikan, karena akan ada hasil dalam investigasi nanti,” kata Maulana.

Sementara itu, Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan Pomanto menyatakan, apa yang dilakukan para camat merupakan hak pribadinya sebagai warga negara. Menurutnya, camat tetap punya hak pribadi untuk berpolitik meski berstatus ASN.

Dalam hal ini, kata dia, kegiatan politik dilakukan pada hari libur atau sabtu-minggu, serta tidak menggunakan fasilitas negara.

“Wajar, aspirasinya orang dilindungi Undang-Undang Dasar. Setiap orang punya hak politik. Secara pribadi saya bantu, karena ini juga masalah pribadi,” kata pria yang akrap disapa Danny.

(qlh)


Source link

author

Author: 

Leave a Reply